SLEMAN, WAKATOBI UPDATE — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa transformasi organisasi dan pelayanan pertanahan harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Menurut Nusron, perubahan struktur organisasi maupun sistem pelayanan tidak boleh justru membuat masyarakat semakin sulit mengurus kebutuhan pertanahan. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan layanan yang lebih mudah, jelas, profesional, dan memberikan kepastian.
“Jadi ending-nya dari semua itu adalah pelayanan. Unit organisasi itu adalah syarat, adalah penunjang. Apa artinya kita lakukan transformasi organisasi kalau ternyata lebih menyulitkan? Jadi ending-nya ini adalah untuk memudahkan,” ujar Nusron saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Transformasi Layanan Pertanahan di Pendopo Sasana Widya Bhumi, Politeknik Agraria STPN, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (4/9/2026).
Rakor tersebut diikuti para Kepala Kantor Wilayah BPN dan 148 Kepala Kantor Pertanahan dari berbagai daerah di Indonesia.
Dua Layanan Jadi Fokus Awal
Nusron menjelaskan, transformasi tahap awal difokuskan pada dua layanan utama, yakni Peralihan Hak dan Pengukuran Terjadwal.
Dalam forum tersebut, Kementerian ATR/BPN mengevaluasi Kantor Pertanahan yang telah lebih dahulu menerapkan transformasi organisasi maupun pelayanan.
Sebanyak 10 Kantah dievaluasi terkait penerapan struktur organisasi dengan pendekatan kewilayahan pada tingkat kepala seksi.
Selain itu, terdapat 17 Kantah yang menjadi perintis pelaksanaan Peralihan Hak Terintegrasi 10 hari.
Masing-masing Kantah menyampaikan pengalaman dan berbagai kendala yang ditemui selama menjalankan sistem pelayanan tersebut.
Menurut Nusron, evaluasi diperlukan agar setiap hambatan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan sebelum transformasi diperluas ke kantor-kantor lainnya.
Masyarakat Jangan Lagi Menunggu Tanpa Kepastian
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Menteri ATR/BPN adalah kepastian waktu penyelesaian layanan.
Nusron menilai masyarakat yang mengajukan permohonan pertanahan harus mengetahui dengan jelas kapan proses yang mereka ajukan dapat diselesaikan.
“Karena intinya Bapak/Ibu sekalian, kita ingin memberikan kepastian kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu sebagai pemohon tidak tahu kapan selesainya permohonannya. Ini dulu yang kita mau selesaikan,” tegasnya.
Kepastian tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk bagi masyarakat di daerah yang membutuhkan layanan pertanahan untuk berbagai keperluan, seperti kepemilikan rumah, kegiatan ekonomi, investasi maupun pembangunan.
Transformasi Ditargetkan Menjangkau 110 Kantah
Kementerian ATR/BPN menargetkan transformasi organisasi pada 110 Kantor Pertanahan sepanjang 2026.
Nusron menyebut tambahan 50 kantor akan masuk dalam agenda transformasi pada 24 September 2026, kemudian 50 kantor lainnya ditargetkan menyusul pada akhir Desember.
Dengan demikian, total Kantor Pertanahan yang menjadi sasaran transformasi organisasi tahun ini mencapai 110 kantor.
Transformasi layanan Peralihan Hak juga ditargetkan diperluas setidaknya ke jumlah kantor yang sama.
“Kalau ditambah dengan yang Peralihan Hak ini minimal sama. Jadi 110 kantor,” kata Nusron.
Penting bagi Daerah Seperti Wakatobi
Transformasi pelayanan pertanahan juga memiliki arti penting bagi daerah kepulauan seperti Wakatobi.
Masyarakat membutuhkan layanan pertanahan yang tidak hanya memiliki prosedur jelas, tetapi juga memberikan kepastian mengenai tahapan dan waktu penyelesaian.
Pelayanan yang semakin sederhana dan transparan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan pertanahan, sekaligus mendukung kegiatan pembangunan dan perekonomian daerah.
Bagi wilayah yang memiliki karakter geografis kepulauan, peningkatan kualitas pelayanan dan pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.
Nusron meminta seluruh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan yang masuk dalam agenda transformasi agar mempersiapkan pelaksanaan perubahan tersebut dengan baik.
Ia menegaskan bahwa transformasi organisasi harus berjalan beriringan dengan perubahan pelayanan.
“Bapak/Ibu yang kita kumpulkan ini adalah Bapak/Ibu yang memimpin kantor yang mau tidak mau memang tahun ini harus sudah bertransformasi, baik transformasi unit organisasinya maupun transformasi pelayanannya,” pungkas Nusron.
Rapat koordinasi kemudian dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi yang dipimpin Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, serta Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana dan Manajemen Risiko Einstein Al Makarima.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Andi Tenri Abeng serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian ATR/BPN.
Tinggalkan komentar
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi ditandai *
